GLOBALBANTEN.COM, Serang | Setelah dipanggil Presiden RI Joko Widodo, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten bakal melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi pencemaran udara. Al Muktabar mengaku siap melaksanakan arahan komprehensif dari Presiden dalam pengendalian pencemaran udara.
Hal itu diungkap Al Muktabar usai mengikuti rapat terbatas terkait aspek lingkungan khususnya pencemaran udara di Istana Negara Jakarta yang dipimpin oleh Presiden, Senin, 14 Agustus 2023. “Kita konsisten mencegah pencemaran udara. Khusus kendaraan bergerak yang menggunakan bahan bakar fosil harus selalu kita kendalikan,” ungkapnya.
Selain itu, Al juga mengaku pihaknya sedang mentransformasi bergeser ke energi listrik. “Berbagai formula kebijakannya sedang diupayakan. Transformasi energi listrik ini kita harap berpengaruh besar terhadap pengendalian lingkungan atau go green kita,” paparnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan, lantaran Provinsi Banten yang berhimpitan langsung dengan DKI Jakarta, maka beberapa kebijakannya dikomunikasikan dengan Pemprov DKI Jakarta.
Kata Al, arahan dari Presiden terdiri dari langkah cepat, menengah, dan jangka panjang. Langkah cepatnya yakni pada pengaturan kendaraan yang menggunakan energi fosil, industri yang memiliki pengendalian udara secara internal, modifikasi cuaca untuk turun hujan, mengurangi mobilitas penduduk, serta mendukung transportasi publik.
“Dalam jangka panjang, kita mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk kita memiliki transportasi berbasis MRT. Sedang proses kajian mendalam yang akan dikembangkan dari Kembangan menuju Balaraja,” ungkapnya.
Pada kebijakan lain, Al meminta industri juga untuk mengatur teknologinya yang sudah lama agar diperbaharui dengan teknologi ramah lingkungan serta percepatan konversi ke energi listrik. Pihaknya juga mengajukan modifikasi cuaca untuk langkah cepat dalam mengurangi pencemaran udara.
Sebagai informasi dalam rapat, Presiden Joko Widodo meminta ada langkah intervensi jangka pendek untuk mengatasi polusi di Jabodetabek. Arahan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka.
Dikatakan, Presiden menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan. Antara lain regulasi EURO 5 dan 6 untuk Jabodetabek, ruang terbuka hijau, serta wacana Work From Home, dan lain-lain. Pada jangka menengah, langkah yang dilakukan antara lain mengurangi kendaraan fosil. “Kita sudah punya MRT, LRT, kereta cepat, dan juga agenda elektrifikasi,” ujarnya.
Kata dia, pemerintah juga mendorong agar uji emisi lebih dimasifkan. Presiden juga memerintahkan untuk mengecek aktivitas industri di Jabodetabek. Industri, utamanya yang menggunakan batubara sebagai sumber energi dinilai menjadi salah satu penyumbang polusi.
Editor : Redaksi
