GLOBALBANTEN.COM,Tangerang |
Kondisi maraknya Bangunan tanpa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang menjadi sorotan, sementara Satpol PP diminta untuk bertindak tegas guna mengatasi masalah ini, Rabu(12/6/2024)

Salah satu contoh buruk terjadi pada Bangunan di Komplek modern land lokasi di kelurahan Buaran indah Kecamatan Tangerang provinsi Banten bangunan Indomaret yang belum Lengkap perizinannya, yang di duga tidak memiliki (PBG.) saat Konfirmasi kepada salah Satu pekerja (AP) selaku mandor mereka menolak memberikan penjelasan dengan alasan tidak mengetahui lebih lanjut, hanya sebagai pekerja. Dugaan kuat pun muncul bahwa bangunan tersebut belum memegang izin PBG.

Baca Juga :  Tingkatkan Keterampilan Warga Binaan, Lapas Pemuda Tangerang Gelar Pelatihan Kemandirian Bersama Lembaga Ekonomi Umat

“Menurut informasi yang dihimpun dari pekerja Bangunan, bangunan Indomaret tersebut yang Lokasih terletak di Jalan Boulevard kawasan Komplek modernland RT001/RW003, Kelurahan Buaran indah Kecamatan Tangerang. Pihak Satpol PP di minta untuk segera menindak dan menyegel bangunan tersebut, mengingat adanya dugaan bahwa izin PBG Belum di miliki.

Baca Juga :  Ketua KIP Banten Soroti Kurangnya Keterbukaan Informasi oleh KPU Kabupaten Tangerang

Kondisi ini membuka Perbincangan tentang Lemahnya dan minimnya pengawasan dari pihak terkait di Kota Tangerang. Pemerintah daerah diingatkan untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan, mengingat pentingnya (PBG) sebagai legitimasi berdirinya sebuah bangunan. Sesuai PP no. 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan. UU no. 28 tahun 2022 tentang bagunan gedung. dengan Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2021, bangunan yang tidak memiliki (PBG) harus di Robohkan.

Baca Juga :  Pasang U-ditch Dalam Kondisi Banjir, CV. Silvy Anugrah sejahtera Tidak Ditegur Pihak Kecamatan Rajeg

Pihak perijinan, (BPPMPT), dan Satpol PP Kota Tangerang diminta untuk serius menangani permasalahan bangunan tanpa legalitas formal ini. Maraknya bangunan tanpa PBG di Kota Tangerang dianggap dapat merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diharapkan tidak menjadi ajang pungli oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab (Rom)