GLOBALBANTEN.COM | JAKARTA – Lembaga survei Index Politica merilis hasil survei nasional terbaru yang menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto, kinerja Kabinet Merah Putih, serta fenomena rangkap jabatan pejabat negara di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Survei dilakukan pada 7–15 Agustus 2025 melalui wawancara interaktif via telepon dengan 1.200 responden berusia di atas 19 tahun dan berpendidikan minimal SMA. Responden tersebar di 20 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan (minus Kaltara). Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error ±3% dan tingkat kepercayaan 95%.
Direktur Riset Index Politica, Fadhly, memaparkan tiga temuan utama survei:
- Kepercayaan terhadap Presiden
Sebanyak 83,5% responden menyatakan yakin bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kondisi ekonomi, sosial, politik, penegakan hukum, dan pertahanan-keamanan akan membaik di masa depan. Sementara 16,5% menyatakan tidak yakin. - Kinerja Kabinet Merah Putih
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri dan wakil menteri mengalami penurunan signifikan. Saat ini hanya 65% responden yang menyatakan puas, sementara 35% tidak puas. Padahal pada survei sebelumnya, Januari 2025, kepuasan publik terhadap kabinet masih mencapai 87,9%, atau turun 22,9%. - Rangkap Jabatan di BUMN
Mayoritas publik, yakni 91,5% responden, menolak rangkap jabatan pejabat negara, baik Wakil Menteri, perwira aktif TNI, maupun anggota Polri aktif di BUMN. Hanya 8,5% yang menyatakan setuju.
Menurut Fadhly, hasil survei menunjukkan adanya gap 18,5% antara tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden dengan kabinetnya. “Hal ini membuktikan menurunnya kepercayaan publik kepada personal menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo seharusnya mempertimbangkan langkah konstitusional untuk melakukan reshuffle kabinet,” tegasnya, Sabtu (16/8/2025).
Lebih lanjut, Fadhly menilai penolakan publik terhadap rangkap jabatan di BUMN menjadi alarm penting bagi pemerintah, khususnya Menteri BUMN Erick Thohir, agar menjaga integritas tata kelola pemerintahan dan menghindari potensi konflik kepentingan.
“Temuan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat ingin pejabat negara fokus pada tugas pokok dan fungsinya tanpa terbebani jabatan ganda yang berpotensi mengganggu kinerja,” pungkasnya.
(Jack)
