Diskusi Moya Institute, Pakar Hukum : Putusan MK Picu Keresahan Masyarakat

Selasa, 17 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalbanten.com, Jakarta | Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu menuai banyak kritik dari beragam kalangan.

Terkait hal tersebut, pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof. Imron Cotan menilai bahwa putusan MK mengenai kepala daerah bisa maju Pilpres menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Sebenarnya keputusan MK melebihi apa yang diminta, sehingga menimbulkan kerancuan dan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, karena kontrak sosial baru kita adalah anti KKN termasuk untuk kemajuan demokrasi” ujarnya dalam Webinar Moya Institute, pada Selasa (17/10) di Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah pihak pun menilai bahwa keputusan MK itu merupakan karpet merah untuk memuluskan Gibran maju Pilpres 2024.

Baca Juga :  Jelang Pemilu DPC Gerindra Kota Tangerang Lakukan Konsolidasi

Mantan Dubes Indonesia tersebut mengingatkan bahwa keputusan MK tersebut rawan menimbulkan kerusuhan dan dapat menjerumuskan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya hal itu dapat memicu kesan Presiden Jokowi “cawe-cawe” dalam Pilpres.

Senada, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menilai putusan MK menggambarkan rendahnya integritas mereka dalam menjaga konflik kepentingan.

“MK sedang memperlihatkan konstitusional evil atau kejahatan konstitusional. Karena pada intinya, MK tidak lagi menegakkan konstitusi tetapi mengakomodasi aspirasi politik dari aktor politik,” ujar Hendardi

Ia melanjutkan bahwa putusan MK terkait syarat pencalonan Capres Cawapres adalah akumulasi penyimpangan oleh MK dalam menguji berbagai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Inspektorat ,Dinas Perkimta ,dan Unit Layanan Pengadaan Kota Tangsel Diberi Rapor Merah

Dia mengingatkan bahwa MK merupakan lembaga yang fokus pada hal – hal yang bersifat konstitusional. Karena itu, batas usia dalam pengisian jabatan publik itu jelas merupakan open legal policy, atau kebijakan hukum terbuka, yang oleh karenanya bukan kewenangan MK untuk kemudian mengaturnya

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa keputusan MK memicu terjadinya kecewa yang akumulatif dan kemudian menimbulkan kekerasan publik yang tidak bisa dikendalikan.

“Kekecewaan itu sangat terlihat dari banyak sekali para penyokong demokrasi bahkan banyak yang kecewa adalah pendukung setia Jokowi, ujar Abdul Mu’ti.

Baca Juga :  Setiap Hari Mengemis Bersama Kedua Anaknya Balita Siska ( 25 THN) Harapkan Bantuan Pemerintah

Dia menilai MK menjadi institusi yang justru merusak marwahnya sendiri, dan yang banyak beredar dari penyataan sebagian para hakim konstitusi bahwa mereka tidak mengira akan seperti itu.

Senada, Direktur Eksekutif SMRC, Dr. Sirojudin Abbas menyampaikan konteks politis yang memungkinkan munculnya gugatan mengenai usia Capres dan memaksa MK untuk terlibat di dalam politik kekuasaan.

“MK saat ini sudah mengarah pada partisipasi politik, MK menggunakan kekuatan legalnya untuk membantu proses-proses politik tertentu, yang dapat menguntungkan beberapa kelompok dalam Pilpres 2024,” ujar Sirojudin.

**

Berita Terkait

Masih Banyaknya Penyelenggara Lama Tingkat Kecamatan Yang Dipertahankan, LSM BP2A2N Menilai Sebuah Fakta Cermin Buruk Kinerja KPUD
6 Ketua LPM Kelurahan Jatiuwung Dikukuhkan LPM DPC Kecamatan Jatiuwung Oleh Haji Abdul Gani
Kebakaran Hebat Landa Plaza Rangkasbitung Indah, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Proses Kasus Money Politik Caleg Dapil 3 Jakarta tidak boleh ada Keberpihakan
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly
Terminal Bus Kalideres Lakukan Persiapan yang Baik Antisipasi Lonjakan Arus balik Mudik Lebaran
DPC BPPKB Banten Kabupaten Sukabumi Berbagi Kebahagiaan Dengan Berbagi Takjil Gratis
Lima Wartawan Beri Tanggapan atas Tuduhan Pemerasan Pengusaha Pakan Ternak

Berita Terkait

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:40 WIB

Masih Banyaknya Penyelenggara Lama Tingkat Kecamatan Yang Dipertahankan, LSM BP2A2N Menilai Sebuah Fakta Cermin Buruk Kinerja KPUD

Minggu, 5 Mei 2024 - 12:54 WIB

6 Ketua LPM Kelurahan Jatiuwung Dikukuhkan LPM DPC Kecamatan Jatiuwung Oleh Haji Abdul Gani

Sabtu, 4 Mei 2024 - 09:51 WIB

Kebakaran Hebat Landa Plaza Rangkasbitung Indah, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Jumat, 3 Mei 2024 - 13:24 WIB

Proses Kasus Money Politik Caleg Dapil 3 Jakarta tidak boleh ada Keberpihakan

Selasa, 23 April 2024 - 15:15 WIB

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly

Selasa, 16 April 2024 - 17:58 WIB

Terminal Bus Kalideres Lakukan Persiapan yang Baik Antisipasi Lonjakan Arus balik Mudik Lebaran

Minggu, 7 April 2024 - 18:35 WIB

DPC BPPKB Banten Kabupaten Sukabumi Berbagi Kebahagiaan Dengan Berbagi Takjil Gratis

Sabtu, 6 April 2024 - 15:01 WIB

Lima Wartawan Beri Tanggapan atas Tuduhan Pemerasan Pengusaha Pakan Ternak

Berita Terbaru

Sosialisasi

Pj Bupati Resmikan Puskesmas Kelapa Dua

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:42 WIB