Diskusi Moya Institute, Pakar Hukum : Putusan MK Picu Keresahan Masyarakat

Selasa, 17 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalbanten.com, Jakarta | Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu menuai banyak kritik dari beragam kalangan.

Terkait hal tersebut, pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof. Imron Cotan menilai bahwa putusan MK mengenai kepala daerah bisa maju Pilpres menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Sebenarnya keputusan MK melebihi apa yang diminta, sehingga menimbulkan kerancuan dan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, karena kontrak sosial baru kita adalah anti KKN termasuk untuk kemajuan demokrasi” ujarnya dalam Webinar Moya Institute, pada Selasa (17/10) di Jakarta.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah pihak pun menilai bahwa keputusan MK itu merupakan karpet merah untuk memuluskan Gibran maju Pilpres 2024.

Baca Juga :  Pj Bupati Tangerang Pimpin Apel Pergeseran Personil Satpol PP Pengamanan Pemilu Serentak

Mantan Dubes Indonesia tersebut mengingatkan bahwa keputusan MK tersebut rawan menimbulkan kerusuhan dan dapat menjerumuskan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya hal itu dapat memicu kesan Presiden Jokowi “cawe-cawe” dalam Pilpres.

Senada, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menilai putusan MK menggambarkan rendahnya integritas mereka dalam menjaga konflik kepentingan.

“MK sedang memperlihatkan konstitusional evil atau kejahatan konstitusional. Karena pada intinya, MK tidak lagi menegakkan konstitusi tetapi mengakomodasi aspirasi politik dari aktor politik,” ujar Hendardi

Ia melanjutkan bahwa putusan MK terkait syarat pencalonan Capres Cawapres adalah akumulasi penyimpangan oleh MK dalam menguji berbagai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Sekjend GANAS Hadiri Acara Deklarasi DPP TTKKBI, Ini Harapannya

Dia mengingatkan bahwa MK merupakan lembaga yang fokus pada hal – hal yang bersifat konstitusional. Karena itu, batas usia dalam pengisian jabatan publik itu jelas merupakan open legal policy, atau kebijakan hukum terbuka, yang oleh karenanya bukan kewenangan MK untuk kemudian mengaturnya

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa keputusan MK memicu terjadinya kecewa yang akumulatif dan kemudian menimbulkan kekerasan publik yang tidak bisa dikendalikan.

“Kekecewaan itu sangat terlihat dari banyak sekali para penyokong demokrasi bahkan banyak yang kecewa adalah pendukung setia Jokowi, ujar Abdul Mu’ti.

Baca Juga :  18 kecamatan di Lebak alami krisis air bersih

Dia menilai MK menjadi institusi yang justru merusak marwahnya sendiri, dan yang banyak beredar dari penyataan sebagian para hakim konstitusi bahwa mereka tidak mengira akan seperti itu.

Senada, Direktur Eksekutif SMRC, Dr. Sirojudin Abbas menyampaikan konteks politis yang memungkinkan munculnya gugatan mengenai usia Capres dan memaksa MK untuk terlibat di dalam politik kekuasaan.

“MK saat ini sudah mengarah pada partisipasi politik, MK menggunakan kekuatan legalnya untuk membantu proses-proses politik tertentu, yang dapat menguntungkan beberapa kelompok dalam Pilpres 2024,” ujar Sirojudin.

**

Berita Terkait

Seorang Pemuda di Duren Sawit Tewas Diserang Gangster
5 KPPS di Tangsel Dirawat, 1 KPPS Pondok Jagung Meninggal Dunia
Kupas, Dua Pengelolaan Dalam Satu Titik Simpul Tranportasi Terminal Poris Plawad, Milton “Mandul…!!!
Dinkes Bogor Rawat Petugas KPPS dan PPK Saat Pemungutan Suara
Tepis Tuduhan Mobilisasi Suara, Para Taruna STIN Punya Hak Demokrasi Pada Pemilu 2024
Enam Lembaga Survey Quick Count Pemilu 2024, Akan Siarkan 2 Jam Usai Pencoblosan
Pj Bupati Tangerang Pimpin Apel Pergeseran Personil Satpol PP Pengamanan Pemilu Serentak
Terciduk ASN Cianjur Kena OTT, Ditengah Masa Tenang Kampanye Pemilu 2024
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:25 WIB

Seorang Pemuda di Duren Sawit Tewas Diserang Gangster

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:22 WIB

5 KPPS di Tangsel Dirawat, 1 KPPS Pondok Jagung Meninggal Dunia

Minggu, 18 Februari 2024 - 15:21 WIB

Kupas, Dua Pengelolaan Dalam Satu Titik Simpul Tranportasi Terminal Poris Plawad, Milton “Mandul…!!!

Kamis, 15 Februari 2024 - 18:00 WIB

Dinkes Bogor Rawat Petugas KPPS dan PPK Saat Pemungutan Suara

Rabu, 14 Februari 2024 - 19:09 WIB

Tepis Tuduhan Mobilisasi Suara, Para Taruna STIN Punya Hak Demokrasi Pada Pemilu 2024

Rabu, 14 Februari 2024 - 14:15 WIB

Enam Lembaga Survey Quick Count Pemilu 2024, Akan Siarkan 2 Jam Usai Pencoblosan

Selasa, 13 Februari 2024 - 19:51 WIB

Pj Bupati Tangerang Pimpin Apel Pergeseran Personil Satpol PP Pengamanan Pemilu Serentak

Selasa, 13 Februari 2024 - 11:38 WIB

Terciduk ASN Cianjur Kena OTT, Ditengah Masa Tenang Kampanye Pemilu 2024

Berita Terbaru