GlobalBanten.com,Lebak | Menindaklanjuti Terkait adanya duga’an tidak transparansi pihak dinas DPUPR Lebak terkait anggaran proyek pengerasan ruas jalan simpang Cibarengkok – Gunung gede, Ade Irawan meminta agar pengelola anggaran pemerintah terbuka terhadap publik, terkait anggaran yang di alokasikan ke proyek tersebut, sabtu ( 11/5/2024 )
Menurut Ade Irawan sang Aktivis senior di kabupaten Lebak, menyoroti adanya dugaan tidak adanya keterbukaan terkait anggaran, itu bukan tidak berdasar, karena fakta di lapangan membuktikan pada saat sejumlah awak media turun ke lokasi dimana proyek di laksanakan, tidak di temukan papan informasi proyek.
Sisi lain, dari hasil akhir proyek pengerasan jalan tersebut, diduga di kerjakan asal-asalan terbukti, di sejumlah titik jalan yang sudah di padatkan baru selesai dikerjakan sudah ambles dan berlumpur hal ini yang membuat Ade Irawan angkat bicara.
“Jika memang faktanya demikian itu tidak benar, menurut aturan yang berlaku, papan proyek adalah bentuk transparansi anggaran yang memang harus di pasang, sebagai bentuk informasi terhadap publik.”ujar Ade.
Lanjutnya Sehingga masyarakat tau, berapa jumlah anggaran yang di gelontorkan oleh pemerintah kabupaten Lebak untuk proyek tersebut, dan publik tau jumlah volume dan anggarannya,”tambahnya.
“Dan sudah barang tentu wajibkan bagi intansi terkait, dalam hal ini dinas DPUPR Lebak agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut, guna memastikan bawa pihak Kontraktor melaknakan pekerjaannya secara maksimal.”tegasnya.
Lanjut Ade, “Terkait pengerasan jalan ini, saya menduga tidak maksimal karena, sejumlah media yang melakukan investigasi ke lapangan, menemukan di beberapa titik jalan masih di penuhi tanah, sehingga jika penghujan tiba, jalan menjadi licin karena berlumpur, tentu ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan, terutama pengendara roda dua,”tandas Ade.
“Selaku sosial kontrol, saya berharap, agar setiap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah, coba di maksimalkan, terutama dinas terkait agar dapat memaksimalkan dalam pengawasannya, agar hal semacam ini tidak terulang kembali, dan saya meminta agar pihak DPUPR tidak alergi terhadap sosial kontrol baik Media maupun LSM.”pungkasnya
Sangat di sayangkan hingga berita ini di turunkan pihak dinas PUPR Lebak belum memberikan tanggapan.
Reporter (Ddn/Apih)
Tinggalkan Balasan