GLOBALBANTEN.COM | Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memastikan Surat Edaran (SE) Jaksa Agung tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum masih berlaku bagi seluruh kejaksaan. Hal ini disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, merespons banyaknya sengketa lahan yang berujung saling melaporkan satu sama lain ke aparat penegak hukum.
Salah satu kasus yang marak adalah perseteruan antara PT Santosa Kurnia Bahagia (SKB) dengan PT Gorby Putra Utama (GPU). Konflik itu bahkan mengakibatkan dua orang pekerja atau Satpam PT SKB dipidana karena dianggap menghalangi aktivitas pertambangan.
“SE itu sekarang dituangkan dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidum,” kata Harli Siregar dalam keterangannya pada Jumat (5/7/2024)
Di kutip dari detik.com Dalam SE Jaksa Agung itu disebutkan bilamana Kajati dan Kajari menerima SPDP dari penyidik yang objek perkara pidananya berupa tanah maka harus diatensi secara sungguh-sungguh dengan menyikapi secara objektif, profestonal dan proporsional sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh manuver-manuver dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi. Minggu (7/07/2024)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, dalam SE ini juga Jaksa Agung telah mendelegasikan kewenangan kepada para Kajari dalam melakukan pengendalian tuntutan perkara tindak pidana umum sehingga dengan kewenangannya diharapkan para Kajati dan Kajari memiliki kemandirian fungsional, keberanian bersikap dan bertindak selaras dengan rasa tanggung jawab profesi yang tinggi
Kemudian, Kajati dan Kajari diminta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada para jaksa di wilayah hukum masing-masing, apabila menerima SPDP dari penyidik yang objek perkaranya berupa tanah agar jeli memahami kasusnya dengan menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki. Jaksa juga diminta jeli menganalisa perkara tersebut apakah perkara pidana umum atau perkara perdata murni.
Sekali lagi, Harli menegaskan SE itu masih jadi pedoman seluruh Kajati dan Kajari dalam menangani kasus pertanahan.
“SE itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Nomor 24 Tahun 2021,” pungkasnya(JK)
