Dinilai Duplikasi Program Existing, APINDO-KSBSI Sepakat Desak Pemerintah Kaji Ulang Iuran TAPERA

Minggu, 2 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GLOBALBANTEN.COM, Tangerang | Polemik seputar Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) untuk menyuarakan aspirasi para pekerja dan dunia usaha Indonesia dalam Konferensi Pers Bersama, di Kantor APINDO hari ini.

Kedua pihak sepakat agar pemerintah mempertimbangkan kembali dan mengkaji ulang implementasi iuran TAPERA.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani mengungkapkan, dunia usaha pada dasarnya menghargai tujuan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan pekerja.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

APINDO sebagai representasi dunia usaha juga secara konsisten mendukung kesejahteraan pekerja dengan mendukung kebijakan bagi ketersediaan perumahan.

“PP No.21/2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 20 Mei 2024 lalu, kami nilai sebagai duplikasi program existing, yaitu Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja yang berlaku bagi peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek. Sehingga kami berpandangan TAPERA dapat diberlakukan secara sukarela. Pekerja swasta tidak wajib ikut serta, karena pekerja swasta dapat memanfaatkan program MLT BP Jamsostek,” tambah Shinta, pada Jumat (31/5) pada saat kongres bersama
APINDO dan KSBSI

Baca Juga :  Korupsi DD, Mantan Pjs Kades di Kecamatan Solear Divonis 2,6 Tahun Penjara

APINDO dan KSBSI berharap pemerintah dapat lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan, dimana sesuai PP adalah sebesar maksimal 30 % (138 Triliun). Minggu (02/06/2024)

Karena Aset JHT sebesar 460 Triliun dianggap bisa digunakan untuk program MLT perumahan bagi pekerja, mengingat ketersediaan dana MLT yang sangat besar dan dinilai belum maksimal pemanfaatannya.

Sementara itu, Presiden KSBSI – Elly Rosita Silaban menganggap, pemerintah sebenarnya bisa memaksimalkan pemanfaatan dana MLT BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi program kepemilikan rumah untuk pekerja yang belum memiliki tempat tinggal.

“Untuk itu, kami minta setidaknya pemerintah merevisi pasal 7 dari yang wajib menjadi sukarela,” terang Elly.

“Penerapan Undang-Undang TAPERA tidak menjamin bahwa upah buruh yang telah dipotong sejak usia 20 tahun dan sampai usia pensiun, untuk bisa mendapatkan rumah tempat tinggal.

Belum lagi sistem hubungan kerja yang masih fleksibel (kerja kontrak), ini masih jauh dari harapan untuk bisa mensejahterakan buruh. Kami menganggap.

Baca Juga :  Cegah Gangguan Kamtibmas, Polisi Berseragam Lengkap Sisir Bandara Soetta

Undang-Undang TAPERA bukanlah Undang-Undang yang mendesak, sehingga tidak perlu dipaksakan untuk berlaku saat ini,’ tambah Elly.

Senada dengan APINDO, Elly juga mengusulkan agar pemerintah tidak menjadikan keikutsertaan menabung di TAPERA sebagai bentuk kewajiban tetapi atas dasar sukarela.

APINDO telah melakukan sejumlah langkah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja terkait penyediaan rumah bagi pekerja. Diantaranya dengan mendorong penambahan manfaat program MLT BPJS Ketenagakerjaan.

APINDO juga simultan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya BPJS Ketenagakerjaan dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempercepat perluasan program MLT bagi kebutuhan perumahan pekerja.

Dalam pertemuan APINDO bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Himbara tersebut APINDO menegaskan agar pekerja swasta dapat dikecualikan dari TAPERA serta mendapatkan fasilitas perumahan dari BP Jamsostek.

Langkah APINDO lain adalah sosialisasi kepada Developer melalui DPP Real Estate Indonesia (REI) dan juga menginisiasi Kick Off penandatangan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan 2 Bank Himbara (BTN dan BNI) Serta 4 Bank (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yaitu Bank Jabar, Jateng, Bali, dan Aceh dalam rangka perluasan manfaat program MLT Perumahan Pekerja.

Baca Juga :  Pj Bupati Tangerang Kukuhkan dan Lepas Kontingen POPDA Kabupaten Tangerang

Ketentuan TAPERA mengharuskan masyarakat menabung untuk membiayai proyek perumahan rakyat sebesar 3% dari upah/pendapatan mereka.

Sedangkan, pemberi kerja harus menanggung 0,5 persen sesuai dengan amanat dasar hukum UU No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Padahal para pekerja dan pemberi kerja juga masih dibebani sejumlah kewajiban iuran lainnya.

Seperti PPH 21 sebesar 5-35% sesuai dengan penghasilan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan (JHT) sebesar 5,7% yang ditanggung perusahaan 3,7% dan pekerja 2%. Belum lagi BPJS Kesehatan dengan besar potongan 5% dengan tanggungan perusahaan 4% dan pekerja 1%, serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Selanjutnya, baik APINDO dan KSBSI akan membentuk tim untuk menyusun Kertas Posisi dalam menyikapi Tapera.

Berita Terkait

Buruknya Pelayanan DPMPTSP, Ahmad Suhud Minta Pj Bupati Tangerang Evaluasi Kadis dan Bawahannya
PT Bina Cipta dan Pihak ATR/BPN Mangkir Dari Rapat Mediasi Lanjutan, Warga Ancam Bongkar Pagar
Sudah Rangkap Jabatan Sampai Ambisi Jadi Sekda, Aktivis : Pj Bupati Diminta Evaluasi Kinerja Kadis DPMPTSP Yang Berdampak Carut Marut Soal Perizinan
Pj Bupati Laksanakan Peletakan Batu Pertama Direct Toll Access KM 25 (Bitung)
DPMPD Monitoring Kegiatan Indeks Desa Membangun di Pakuhaji
Kunjungan Kerja Inspektur V Pada Jaksa Agung Muda Pengawas RI, di Kejaksaan Tinggi Banten Dalam Rangka Inspeksi Umum
Tingkatkan Akuntabilitas, PPK Se-Kota Tangerang Ikut Bimtek Laporan Keuangan
Ajukan Pensiun dini, Sekda Minta ASN Terus Berkarya Dan Jadi Teladan

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 17:18 WIB

Buruknya Pelayanan DPMPTSP, Ahmad Suhud Minta Pj Bupati Tangerang Evaluasi Kadis dan Bawahannya

Jumat, 12 Juli 2024 - 21:10 WIB

PT Bina Cipta dan Pihak ATR/BPN Mangkir Dari Rapat Mediasi Lanjutan, Warga Ancam Bongkar Pagar

Jumat, 12 Juli 2024 - 19:06 WIB

Sudah Rangkap Jabatan Sampai Ambisi Jadi Sekda, Aktivis : Pj Bupati Diminta Evaluasi Kinerja Kadis DPMPTSP Yang Berdampak Carut Marut Soal Perizinan

Kamis, 11 Juli 2024 - 08:50 WIB

Pj Bupati Laksanakan Peletakan Batu Pertama Direct Toll Access KM 25 (Bitung)

Rabu, 10 Juli 2024 - 18:56 WIB

DPMPD Monitoring Kegiatan Indeks Desa Membangun di Pakuhaji

Berita Terbaru