Komnas HAM Dipersilahkan Mediasi Warga Kampung Bayam Dengan Jakpro

Kamis, 22 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalbanten.com | Sejumlah warga Kampung Susun Bayam berunjuk rasa meminta kepastian terkait hunian di Balai Kota Jakarta.

Warga Kampung Susun Bayam (KSB) melaporkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) karena tidak kunjung menanggapi tuntutan warga

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dipersilahkan melakukan mediasi antara warga Kampung Bayam dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo.

“Ya silakan, itu kan tanah di Jakpro (Jakarta Propertindo),” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, kemarin.

Heru juga menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memberikan yang terbaik terkait persoalan Kampung Bayam. Heru juga belum mengetahui secara pasti terkait rencana mediasi tersebut.

Baca Juga :  Akan Berakhirnya Masa Jabatan, Arief-Sachrudin Berpamitan ke Masyarakat Kota Tangerang

“Belum tahu (soal mediasi). Ya pemda kan sudah memberikan yang terbaik,” ujar Heru.

Warga Kampung Susun Bayam (KSB) melaporkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) karena tidak kunjung menanggapi tuntutan warga untuk berdialog memperjuangkan keinginan untuk menghuni di kediaman sebelumnya.

Baca Juga :  Tragedi di Kampung Cigarukgak: Pasutri Lansia Ditemukan Meninggal Dunia

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah melaporkan terkait polemik Kampung Bayam,” kata perwakilan Kampung Bayam, Furqon di Jakarta, Selasa (20/2).

Ia mengatakan, data yang dimiliki sudah cukup lengkap namun masih ada yang kurang, yaitu surat kuasa dari perwakilan warga KSB yang melaporkan.

“Surat secara tertulis yang yang pernah kami kirimkan kepada Pj Gubernur yang tidak pernah direspons itu.” kata dia.(JR)

Berita Terkait

Buruknya Pelayanan DPMPTSP, Ahmad Suhud Minta Pj Bupati Tangerang Evaluasi Kadis dan Bawahannya
PT Bina Cipta dan Pihak ATR/BPN Mangkir Dari Rapat Mediasi Lanjutan, Warga Ancam Bongkar Pagar
Sudah Rangkap Jabatan Sampai Ambisi Jadi Sekda, Aktivis : Pj Bupati Diminta Evaluasi Kinerja Kadis DPMPTSP Yang Berdampak Carut Marut Soal Perizinan
Pj Bupati Laksanakan Peletakan Batu Pertama Direct Toll Access KM 25 (Bitung)
DPMPD Monitoring Kegiatan Indeks Desa Membangun di Pakuhaji
Kunjungan Kerja Inspektur V Pada Jaksa Agung Muda Pengawas RI, di Kejaksaan Tinggi Banten Dalam Rangka Inspeksi Umum
Pj Bupati Tangerang Hadiri Pembukaan Rakernas XVI APKASI, Otonomi Expo dan APKASI Procurement Network 2024
Tingkatkan Akuntabilitas, PPK Se-Kota Tangerang Ikut Bimtek Laporan Keuangan

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 17:18 WIB

Buruknya Pelayanan DPMPTSP, Ahmad Suhud Minta Pj Bupati Tangerang Evaluasi Kadis dan Bawahannya

Jumat, 12 Juli 2024 - 21:10 WIB

PT Bina Cipta dan Pihak ATR/BPN Mangkir Dari Rapat Mediasi Lanjutan, Warga Ancam Bongkar Pagar

Jumat, 12 Juli 2024 - 19:06 WIB

Sudah Rangkap Jabatan Sampai Ambisi Jadi Sekda, Aktivis : Pj Bupati Diminta Evaluasi Kinerja Kadis DPMPTSP Yang Berdampak Carut Marut Soal Perizinan

Kamis, 11 Juli 2024 - 08:50 WIB

Pj Bupati Laksanakan Peletakan Batu Pertama Direct Toll Access KM 25 (Bitung)

Rabu, 10 Juli 2024 - 18:56 WIB

DPMPD Monitoring Kegiatan Indeks Desa Membangun di Pakuhaji

Berita Terbaru