Perpres Mengenai Publisher Rights Ditandatangani oleh Presiden Jokowi Meskipun Masih Terdapat Kontroversi

Rabu, 21 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalbanten.com | Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Publisher Rights (hak-hak penerbit), walaupun pengesahan tersebut dilakukan meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan insan pers.

Organisasi perusahaan pers yang telah menyampaikan keberatannya sejak awal terhadap Perpres tersebut adalah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

“Sekarang sudah menjadi Peraturan Presiden, ya kami menerimanya,” kata Ketua Umum SMSI, Firdaus, beberapa saat setelah Perpres diumumkan pengesahannya oleh Presiden Jokowi pada Selasa sore, 20 Februari 2024.

Dalam pengumuman pengesahan Perpres tersebut, Jokowi mengakui adanya perdebatan panjang dan perbedaan pendapat antara media konvensional dengan platform digital, termasuk platform digital besar.

“Kita harus terus menimbang implikasinya. Setelah mulai ada titik ke pemahaman, kita bisa mulai menemukan titik temu. Ini ditambah dengan desakan dari Dewan Pers serta dorongan dari perwakilan perusahaan pers maupun asosiasi media,” kata Jokowi dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Ancol, Jakarta, pada Selasa, 20 Februari 2024.

Baca Juga :  Jelang Ramadhan, Kecamatan Karawaci Netralisir Miras Dan Prostitusi di Wilayah Karawaci

SMSI menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari proses perjuangan. Ketua Umum SMSI, Firdaus, menyatakan penerimaan terhadap penerbitan Perpres tersebut, meskipun SMSI tetap menolak Pasal dalam Perpres yang mengharuskan media untuk diverifikasi oleh Dewan Pers.

Baca Juga :  Masyarakat Antusias hadiri Pemilihan Suara Susulan di 4 TPS di Larangan Utara Tangerang, Kapolres : Berlangsung Aman

“Persyaratan perusahaan media pers harus diverifikasi oleh Dewan Pers adalah titik balik pertumbuhan perusahaan pers yang luar biasa di masa reformasi. Sekarang Peraturan Presiden tentang Publisher Rights mengharuskan perusahaan media diverifikasi oleh Dewan Pers, apa bedanya dengan pengelolaan media di masa Orde Baru?,” tegas Firdaus.

Keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang kesinambungan kebebasan pers dan kemandirian media dalam konteks regulasi yang baru diatur oleh Perpres tersebut.

Berita Terkait

Rangkaian Hari Bhayangkara ke-78, Polisi Peduli Anak Disabilitas di Tangerang
SubDenPom Lebak Berbagi Kasih di Jumat Berkah
Kelompok Wanita Tani Sri Wahyuni Desa Kohod Semakin Signifikan
Kejagung Turun Gunung Awasi Penyelidikan Kejari Tigaraksa Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa Tangerang
Pemkab Tangerang Kembali Raih Penghargaan Paritrana Award Tingkat Provinsi Banten
Aneh, Sejak 2023 Kejari Kabupaten Tangerang Sudah Periksa 40 Saksi Belum Ada TSK
Program Jum’at Keliling, Kapolres Ingatkan Peran Masyarakat Cegah Gangguan Kamtibmas
Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Lantik Kwartir Ranting Kelapa Dua

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 00:16 WIB

Rangkaian Hari Bhayangkara ke-78, Polisi Peduli Anak Disabilitas di Tangerang

Sabtu, 22 Juni 2024 - 17:06 WIB

Kelompok Wanita Tani Sri Wahyuni Desa Kohod Semakin Signifikan

Sabtu, 22 Juni 2024 - 17:01 WIB

Kejagung Turun Gunung Awasi Penyelidikan Kejari Tigaraksa Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa Tangerang

Sabtu, 22 Juni 2024 - 12:02 WIB

Pemkab Tangerang Kembali Raih Penghargaan Paritrana Award Tingkat Provinsi Banten

Jumat, 21 Juni 2024 - 22:04 WIB

Aneh, Sejak 2023 Kejari Kabupaten Tangerang Sudah Periksa 40 Saksi Belum Ada TSK

Jumat, 21 Juni 2024 - 20:10 WIB

Program Jum’at Keliling, Kapolres Ingatkan Peran Masyarakat Cegah Gangguan Kamtibmas

Jumat, 21 Juni 2024 - 20:00 WIB

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Lantik Kwartir Ranting Kelapa Dua

Kamis, 20 Juni 2024 - 21:37 WIB

Pembentukan Satgas Judi Online Bertujuan Untuk Melindungi Masyarakat

Berita Terbaru