GLOBALBANTEN.COM | TANGERANG SELATAN – Anggaran gaji anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2025 kembali menuai sorotan tajam. Berdasarkan dokumen resmi, 50 anggota DPRD Tangsel mengantongi total alokasi gaji Rp46,05 miliar per tahun. Artinya, setiap wakil rakyat menerima sekitar Rp921 juta setahun atau Rp76,7 juta per bulan.

Ironisnya, di saat yang sama, ribuan guru honorer di Tangsel hanya memperoleh honor sekitar Rp500 ribu per bulan. Jumlah itu bahkan tidak sampai 1% dari gaji bulanan seorang anggota dewan.

Baca Juga :  Jalan Muhammad Toha Rusak Dan Berlubang Warga Kota Tangerang Mendesak untuk Di Perbaikan

Tak berhenti pada gaji pokok, DPRD Tangsel juga masih menerima berbagai fasilitas tambahan. Catatan anggaran menunjukkan, paket pakaian dinas anggota dewan menelan Rp393,5 juta dan medical check up mencapai Rp224,4 juta. Beban APBD untuk para wakil rakyat jelas jauh lebih besar daripada yang tercatat sebagai gaji rutin.

Baca Juga :  Hendry Ch Bangun saat menyerahkan berkas pendaftaran bakal Calon Ketua PWI.

Kesenjangan mencolok ini memantik kritik keras dari Pemerhati Kebijakan Publik Nasional (KPN), Adib Miftahul.
“Bagaimana mungkin wakil rakyat bisa menikmati Rp76 juta sebulan, sementara guru yang mencerdaskan anak-anak Tangsel hanya dibayar Rp500 ribu? Ini bentuk ketidakadilan sekaligus pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat,” tegas Adib.

Baca Juga :  Dukung Program Disnaker Provinsi Banten, Bank Banten Hadir dalamApel Bulan K3

Publik pun mendesak Pemkot Tangsel dan DPRD agar meninjau ulang prioritas APBD 2025. Menurut mereka, kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan seharusnya berada di garda terdepan dalam alokasi dana publik, bukan sekadar untuk menggemukkan kantong pejabat.