GLOBALBANTEN.COM | TANGERANG SELATAN – Anggaran gaji anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2025 kembali menuai sorotan tajam. Berdasarkan dokumen resmi, 50 anggota DPRD Tangsel mengantongi total alokasi gaji Rp46,05 miliar per tahun. Artinya, setiap wakil rakyat menerima sekitar Rp921 juta setahun atau Rp76,7 juta per bulan.

Ironisnya, di saat yang sama, ribuan guru honorer di Tangsel hanya memperoleh honor sekitar Rp500 ribu per bulan. Jumlah itu bahkan tidak sampai 1% dari gaji bulanan seorang anggota dewan.

Baca Juga :  Maraknya Peredaran Obat Terlarang Type G dengan Transaksi Terbuka Di Wilkum Polsek Cibeber

Tak berhenti pada gaji pokok, DPRD Tangsel juga masih menerima berbagai fasilitas tambahan. Catatan anggaran menunjukkan, paket pakaian dinas anggota dewan menelan Rp393,5 juta dan medical check up mencapai Rp224,4 juta. Beban APBD untuk para wakil rakyat jelas jauh lebih besar daripada yang tercatat sebagai gaji rutin.

Baca Juga :  Sudah Dua belas Bulan Laporan Kasus Pengeroyokan Dipolsek Jatiuwung Tidak Ada Kepastian Hukum

Kesenjangan mencolok ini memantik kritik keras dari Pemerhati Kebijakan Publik Nasional (KPN), Adib Miftahul.
“Bagaimana mungkin wakil rakyat bisa menikmati Rp76 juta sebulan, sementara guru yang mencerdaskan anak-anak Tangsel hanya dibayar Rp500 ribu? Ini bentuk ketidakadilan sekaligus pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat,” tegas Adib.

Baca Juga :  Wujudkan "Serang Menyala", Pemkot Serang Siapkan Rp2 Miliar untuk Terangi Taktakan dan Curug di 2026

Publik pun mendesak Pemkot Tangsel dan DPRD agar meninjau ulang prioritas APBD 2025. Menurut mereka, kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan seharusnya berada di garda terdepan dalam alokasi dana publik, bukan sekadar untuk menggemukkan kantong pejabat.