1,7 Juta Rakyat Banten Korban Pinjol, Ananta Minta BNI Turun Tangan

Senin, 11 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalbanten.com | Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana menyebut 1,7 juta rakyat Banten terjebak dalam pinjaman online alias pinjaman online (pinjol).

Ironisnya, menurut Ananta, di antara korban pinjol di Banten itu adalah pelaku UMKM yang menjadi basis kekuatan ekonomi rakyat.

Oleh karenanya, Ananta meminta BNI salah satu Himbara (Himpunan Bank Negara) untuk turun tangan membantu mencarikan solusi persoalan tersebut, dan mengatasi kemiskinan di Banten.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya berharap BNI hadir untuk mengatasi korban pinjol itu dan kemiskinan di Banten. Sektor UMKM itu kontribusinya sangat besar terhadap ketahanan ekonomi nasional. Nah, kalau pelaku usaha rakyat itu terjebak pinjol, maka akan hancur ekonomi kita,” ungkap Ananta saat Kunjungan Reses Komisi VI DPR RI di Solo, Jawa Tengah, 6-10 Desember 2023.

Baca Juga :  Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang Buka Rakercab Tahun 2024

Ananta menjelaskan, meski kegiatan kunjungan reses itu berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Namun dia tetap memanfaatkannya untuk mengangkat isu-isu kerakyatan yang terjadi di wilayah Banten.

“Karena saya mewakili masyarakat Banten. Maka hal-hal yang di Banten yang saya angkat,” ujarnya.

Selanjutnya politisi senior Banten dari PDI Perjuangan itu mengangkat isu soal air bersih, yaitu sistem penyedian air minum (SPAM) Karian Barat di Lebak.

Kepada Dirut PT Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson, Ananta menyampaikan, untuk mengatasi kekeringan di Banten khususnya pada saat kemarau akibat fase El Nino melanda.

“Untuk memenuhi kebutuhan air minum. Apakah SPAM Karian Barat di Lebak itu juga bisa dialirkan ke wilayah Tangerang. Tetapi juga harus dipikirkan tentang harganya itu yang terjangkau untuk masyarakat Banten yang rata-rata para petani dan nelayan,” kata Ananta.

Baca Juga :  Tinjau Gedung Baru Samsat Cikokol, Pj Gubernur Al Muktabar: Pemprov Banten Maksimalkan Pelayanan

Isu berikutnya adalah soal tanah adat yang ada di Desa Citorek, dan Guradog, Lebak. Ananta meminta Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perhutani, Endung Trihartataka untuk segera menyerahkannya kepada Masyarakat.

“Kami meminta agar itu segera dikeluarkan kepada masyarakat adat. Untuk bisa dikelola oleh masyarakat adat sebagai hak ulayat,” tegas Ananta.

Kemudian soal Patra Niaga, Ananta meminta agar anak perusahaan Pertamina itu membuat peraturan-peraturan yang pro rakyat. Karena nelayan di Panimbang, Pandeglang kesulitan mengakses BBM bersubsidi.

“Nah, jika misalnya pembelian lewat jerigen gak boleh. Gimana, masa perahunya di bawa ke SPBU. Hal-hal seperti itu harusnya ada kebijakan khusus, jangan justru orang-orang miskin tidak dapat BBM bersubsidi,” ucap Ananta.

Baca Juga :  Resmikan SKh Negeri 1 Kota Tangsel, Pj Gubernur Al Muktabar : Seluruh Masyarakat Banten Mempunyai Hak Pendidikan Sama

Terakhir, Ananta menyoroti persoalan di PTPN V terkait pemberhentian anggota komite investasi dan risiko.

Kepada Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN Hendrika Nora Osloi Sinaga, Ananta meminta penjelasan soal SK 03/Dewan Komisaris III/11/2023 tentang pemberhentian tersebut.

“Mereka kontraknya 3 tahun. Tapi baru 2 tahun mereka diberhentikan. Ini menyangkut nasib orang,” ungkap Ananta.

“Sedangkan pada saat terbitnya SK ini mereka tidak ada penjelasan sampai saat ini. Bahkan para anggota komite itu sudah tidak digaji,” imbuhnya.

Diketahui, dalam kegiatan rapat kunjungan reses Komisi VI DPR RI di Solo tersebut, pihak terkait berjanji akan memberikan jawaban secara tertulis, karena berkaitan dengan data-data.

(Zulkar)

Berita Terkait

Harga Beras Meroket Mendekati Bulan Ramadhan
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Optimistis Pembangunan Pabrik Smelter Freeport di Gresik Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Soal Harga Beras Mahal, Kapolres Serang Sebut ada Indikator Spekulan Penimbun Beras
Pengamat Pertanyakan Hasil Studi TOD Terminal Tipe A Poris Plawad
Stabilisasi Harga, Pemkot Tangerang Jual Ratusan Ton Beras SPHP
Sinergi Pembangunan Daerah: Pj Bupati Tangerang Ajak SMSI Berperan Aktif
Dampak Aktivitas Galian Tanah Ilegal di Tigaraksa Mengancam Keselamatan Pengguna Jalan
Komnas HAM Dipersilahkan Mediasi Warga Kampung Bayam Dengan Jakpro
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 25 Februari 2024 - 22:16 WIB

Harga Beras Meroket Mendekati Bulan Ramadhan

Sabtu, 24 Februari 2024 - 09:05 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Optimistis Pembangunan Pabrik Smelter Freeport di Gresik Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Sabtu, 24 Februari 2024 - 07:41 WIB

Soal Harga Beras Mahal, Kapolres Serang Sebut ada Indikator Spekulan Penimbun Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:45 WIB

Pengamat Pertanyakan Hasil Studi TOD Terminal Tipe A Poris Plawad

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:52 WIB

Stabilisasi Harga, Pemkot Tangerang Jual Ratusan Ton Beras SPHP

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:50 WIB

Sinergi Pembangunan Daerah: Pj Bupati Tangerang Ajak SMSI Berperan Aktif

Kamis, 22 Februari 2024 - 15:28 WIB

Dampak Aktivitas Galian Tanah Ilegal di Tigaraksa Mengancam Keselamatan Pengguna Jalan

Kamis, 22 Februari 2024 - 10:05 WIB

Komnas HAM Dipersilahkan Mediasi Warga Kampung Bayam Dengan Jakpro

Berita Terbaru

Pemerintahan

Sekda Minta Para RT dan RW Layani Masyarakat Dengan Sepenuh Hati

Minggu, 25 Feb 2024 - 22:20 WIB

Daerah

Harga Beras Meroket Mendekati Bulan Ramadhan

Minggu, 25 Feb 2024 - 22:16 WIB

Sosialisasi

Mobil Terbang Vela Alpha Siap Dikembangkan di Indonesia

Minggu, 25 Feb 2024 - 22:13 WIB