GLOBALBANTEN.COM | Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) menggelar acara bedah buku yang berjudul “Esensi Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Perkara Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara”. Acara ini berlangsung di Conventional Hall Lantai 1, Gedung Rektorat UNTIRTA, dengan dihadiri oleh tokoh hukum dan pemerintahan seperti Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Siswanto, SH.MH, Rektor UNTIRTA Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT, serta para kepala kejaksaan negeri dan pengurus tinggi hukum lainnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Dr. Siswanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya literasi hukum melalui kegiatan akademis seperti bedah buku ini untuk memperkuat reformasi hukum serta melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kami berharap kegiatan ini memberikan wawasan baru dan menjadi langkah konkret dalam upaya memperkuat sistem hukum kita, terutama dalam menangani kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara,” ujar Dr. Siswanto.
Acara ini juga diisi dengan diskusi panel yang melibatkan berbagai narasumber terkemuka di bidang hukum, seperti M. Irsan Arief, S.H., M.H., Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., dan Dewi Rayati Djahidi, S.H., M.H., yang memberikan perspektif mendalam tentang aplikasi mens rea dalam kasus korupsi. Dr. H. Adi Alfatah Wallad, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum UNTIRTA, bertindak sebagai moderator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam diskusinya, para panelis mengeksplorasi tantangan dalam membedakan kapan seorang aparatur negara bertindak melawan hukum atau melakukan penyalahgunaan wewenang, serta implikasinya terhadap penanganan kasus korupsi secara pidana dan administratif.
“Diharapkan dari bedah buku ini muncul kajian akademik yang bisa mendukung reformasi hukum dan memberikan masukan penting untuk penyempurnaan buku ini serta literatur hukum korupsi secara umum,” tambah Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman.
Kegiatan ini tidak hanya sebagai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang akan puncaknya pada tanggal 9 Desember, tetapi juga sebagai momentum penting untuk introspeksi dan komitmen bersama dalam memerangi korupsi di Indonesia.