Inspektorat ,Dinas Perkimta ,dan Unit Layanan Pengadaan Kota Tangsel Diberi Rapor Merah

Senin, 25 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalbanten.com l Lembaga Survey Index Politica dan Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) memberi rapor merah kepada Inspektorat ,Dinas Perkimta ,dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tangerang Selatan(Tangsel). Index Politica melakukan survey terhadap kinerja lembaga pemerintah di Provinsi Banten termasuk pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Survey dilakukan pada 25 Oktober sd 5 November 2023 dengan total responden 1620, margin error 1,6% Dan tingkat kepercayaan 95%

Laporan hasil survei yang dilakukan oleh Index Politica dan FPRMI pada periode 25 Oktober hingga 5 November 2023 menunjukkan bahwa Inspektorat ,Dinas Perkimta dan ULP Tangsel dinilai tidak efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Inspektorat ,Dinas Perkimta dan ULP Tangsel dinilai tidak mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu,Ketiga lembaga tersebut juga dinilai tidak mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Direktur Index Politica,Denny Charter, dalam keterangannya, Minggu (24/12/2023).

Denny menjelaskan, penilaian rapor merah tersebut didasarkan pada beberapa indikator, antara lain:

  • Inspektorat Tangsel tidak mampu mendeteksi kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel.
  • Dinas Perkimta Tangsel tidak mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur,selain itu Dinas Perkimta juga dinilai tidak akuntabel dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.Hal ini terlihat dari banyaknya proyek infrastruktur yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitasnya seperti Penataan Kawasan Kumuh dan proyek Galeri Bintaro.
  • Inspektorat ,Dinas Perkimta dan ULP Tangsel tidak mampu merespons pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.

Denny berharap hasil survei tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Tangsel untuk meningkatkan kinerja Inspektorat dan Dinas Perkimta.

Baca Juga :  Buka Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan, Sekda: Jangan Ada Joki dan Percaloan

“Pemerintah Kota Tangsel harus segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja Inspektorat dan Dinas Perkimta. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan pelayanan publik,” kata Denny.

Sementara itu,Wakil Ketua Umum FPRMI, Junaidi Rusli, mengatakan bahwa hasil survei tersebut menunjukkan bahwa masih ada banyak lembaga pemerintah yang tidak efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Hasil survei ini menjadi cermin bagi pemerintah untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya. Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas korupsi,” kataJunaidi .

Junaidi berharap hasil survei tersebut dapat mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh,karena dari hasil penelitian dan kontak langsung FPRMI dengan Jurnalis yang ada di Tangsel ditemukan beberapa fakta.

“Inspektorat dan Dinas Perkimta seperti alergi kala berhadapan dengan media,khususnya Perkimta berita dicounter dengan berita dan tidak menggunakan hak jawab,hal itu bertentangan dengan UU Pers dan kode etik jurnalistik,”kata Junaidi.

Baca Juga :  Kapolsek Neglasari Himbau Masyarakat Agar Tidak Pasang Knalpot Bising

“Disisi lain Sarana Prasarana Umum (PSU) yang sudah diserahkan oleh pengembang tidak jelas ukuran dan keberadaan fisiknya,pembebasan lahan juga tidak transparan berapa nilai harga yang sebenarnya,luas lahan dan status tanah ada yang tidak punya legalitas dan lebih parah lagi lelang pengadaan barang dan jasa tidak transparan dan beberapa perusahaan pemenang tidak lolos adminsitrasi bahkan ada yang beralamat palsu Tetap dimenangkan,dan lelang yang menggunakan e-catalog semakin membuat Perkimta melanggar semua aturan dan juga melibatkan ULP Tangsel sebagai penyedia lelang barang dan jasa,”ketus Junaidi.

“Nah peran Inspektorat sebagai auditor internal Pemda perlu dipertanyakan keberadaannya karena tidak terbuka dalam membuat audit yang harusnya diketahui masyarakat dan media sebagai fungsi kontrol dan Pilar ke-4,”tutupnya.(jk)

Berita Terkait

SIP Angkatan 52 Polda Banten Ikuti Tes Kesamaptaan Jasmani
Pj Bupati Tangerang Apresiasi Pol PP, Linmas dan Damkar
Penuhi Hak Kesehatan Warga Binaan, Lapas Pemuda Tangerang Gelar Senam Bersama dan Pembagian Vitamin
HUT Satpol PP ke 74 Kabupaten Tangerang, Kasatpol PP Drs.Agus Suryana: Satpol PP Lebih Mandiri
Kades Kohod bersama Babinsa Salurkan Langsung Bantuan Pangan CBP 2024.
Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggelar apel gelar pasukan “Operasi Keselamatan Jaya 2024”,
Penarikan Undian Semangka ke Vll 2024 BPR Semesta Megadana Sukabumi.
Pelaku Curanmor Kepergok Polisi Patroli Saat Dorong Motor Hasil Curian di Sepatan
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Maret 2024 - 14:47 WIB

SIP Angkatan 52 Polda Banten Ikuti Tes Kesamaptaan Jasmani

Senin, 4 Maret 2024 - 21:53 WIB

Pj Bupati Tangerang Apresiasi Pol PP, Linmas dan Damkar

Senin, 4 Maret 2024 - 12:56 WIB

Penuhi Hak Kesehatan Warga Binaan, Lapas Pemuda Tangerang Gelar Senam Bersama dan Pembagian Vitamin

Minggu, 3 Maret 2024 - 10:20 WIB

Kades Kohod bersama Babinsa Salurkan Langsung Bantuan Pangan CBP 2024.

Sabtu, 2 Maret 2024 - 22:12 WIB

Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggelar apel gelar pasukan “Operasi Keselamatan Jaya 2024”,

Sabtu, 2 Maret 2024 - 12:42 WIB

Penarikan Undian Semangka ke Vll 2024 BPR Semesta Megadana Sukabumi.

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:16 WIB

Pelaku Curanmor Kepergok Polisi Patroli Saat Dorong Motor Hasil Curian di Sepatan

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:54 WIB

PBH Peradi dan Dewan Pimpinan Peradi Tangerang, Sambangi Pengadilan Agama Kota Tangerang

Berita Terbaru

Olah Raga

SIP Angkatan 52 Polda Banten Ikuti Tes Kesamaptaan Jasmani

Selasa, 5 Mar 2024 - 14:47 WIB

Pemerintahan

Pj Bupati Tangerang Apresiasi Pol PP, Linmas dan Damkar

Senin, 4 Mar 2024 - 21:53 WIB

Pemerintahan

Kepala Lapas Tangerang Bantah Adanya Dugaan Sewa Kamar Penjara

Senin, 4 Mar 2024 - 19:14 WIB