HGB DI ATAS LAUT: Modus Manipulasi Administratif, Kolusi Pejabat, dan Peran Jaringan Mafia Tanah

Rabu, 22 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GLOBALBANTEN.COM – Pendapat hukum Akhwil. SH, selain berprofesi sebagai lowyer dirinya juga merupakan seorang aktivis yang getol memberi kritik dan masukan terkait permasalahan di pemerintahan, dalam bincang bincang sore saat team menanyakan terkait Penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Akhwil. SH mengatakan selain melanggar hukum aparat harus mengungkap modus manipulasi administratif yang melibatkan jaringan calo tanah, lawyer, notaris, pejabat pemerintah, serta pengembang. Dengan adanya dugaan kolusi dan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki keahlian khusus dalam memanipulasi batas pantai, kasus ini semakin memperlihatkan kompleksitas praktik mafia tanah di wilayah pesisir. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km dan evaluasi proyek reklamasi terkait. Berikut adalah analisis dari berbagai aspek:

  1. Aspek Hukum: Modus Operandi dan Keterlibatan Jaringan

Modus Manipulasi Administratif:

  1. Keterlibatan Calo Tanah dan Lawyer:

Calo tanah berperan dalam mencari dokumen lama (SPPT atau surat-surat tanah yang sudah tidak berlaku akibat abrasi). Rabu 22/01/2025

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lawyer kemudian menyusun dokumen hukum yang tampak legal, termasuk perjanjian jual beli, untuk memperkuat klaim kepemilikan lahan.

  1. Peran Konsultan dan Ahli Pemetaan Laut:

Konsultan ahli dalam pemetaan laut diduga disewa untuk menyulap wilayah yang sudah berubah menjadi laut akibat abrasi menjadi seolah-olah masih bagian dari daratan.

Baca Juga :  Polisi Gagalkan Tawuran di Cibodas, 10 Remaja Diangkut ke Polsek Jatiuwung

Dokumen pemetaan ini diajukan sebagai syarat teknis ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperoleh izin perluasan batas pantai.

  1. Manipulasi Proses Peralihan Hak:

Warga lokal dilibatkan sebagai figur dalam proses peralihan hak untuk memberikan kesan bahwa transaksi tanah dilakukan secara sah. Warga diminta menandatangani dokumen fiktif sebagai penjual di hadapan notaris, meskipun tanah yang dimaksud sebenarnya sudah menjadi laut.

Notaris berperan menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) tanpa verifikasi faktual, melanggar asas kehatian-hatian dan kode etik profesi.

  1. Peran BPN:

Dokumen yang telah dimanipulasi ini diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diterbitkan sertifikat HGB. Proses ini melibatkan dugaan kolusi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan oknum BPN.

Pelanggaran Hukum yang Terjadi:

Pasal 263 dan 266 KUHP: Pemalsuan dokumen dan penyertaan dokumen palsu dalam akta autentik.

Pasal 106-107 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2021: Sertifikat HGB yang terbit di atas laut dapat dibatalkan karena tidak sesuai dasar hukum.

UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014: Pemanfaatan ruang laut tanpa izin KKPRL adalah pelanggaran hukum yang serius.

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2021: Dugaan penyalahgunaan wewenang, suap, dan kolusi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Konsekuensi Hukum:

Baca Juga :  Diduga Belum Kantongin Izin PBG, Pokja Wartawan Solear Soroti Pembangunan Tower BTS di Desa Cikasungka - Solear

Pembatalan sertifikat HGB dan sanksi administratif terhadap pejabat yang lalai.

Pidana penjara hingga 20 tahun bagi pihak yang terbukti terlibat dalam praktik kolusi dan manipulasi.

  1. Aspek Kerugian Negara

Kerugian Finansial: Negara kehilangan pendapatan dari pajak dan retribusi karena penerbitan HGB yang ilegal dan tidak memenuhi syarat.

Kerugian Lingkungan: Pemulihan ekosistem laut yang rusak akibat reklamasi memerlukan biaya besar yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Kerugian Kepercayaan Publik: Praktik ini merusak kredibilitas lembaga pemerintah seperti BPN dan instansi pengelola wilayah pesisir.

Jika pengembang tidak terlibat langsung tetapi telah mengeluarkan dana besar untuk membeli tanah dengan HGB ilegal, mereka juga menjadi korban dari praktik mafia tanah ini dan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.

  1. Aspek Lingkungan

Kerusakan Ekosistem: Pemagaran laut sepanjang 30 km dan reklamasi telah menghancurkan habitat laut, merusak terumbu karang, dan mengganggu ekosistem.

Risiko Bencana: Reklamasi dan pengalihfungsian laut menjadi daratan meningkatkan risiko abrasi dan banjir.

Pelanggaran UU Lingkungan Hidup: Melanggar Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  1. Aspek Masyarakat Nelayan

Kehilangan Mata Pencaharian: Pemagaran laut menghalangi akses nelayan untuk melaut, memutus jalur tradisional mereka mencari ikan.

Kemiskinan Ekonomi: Nelayan kehilangan sumber penghidupan dan jatuh dalam lingkaran kemiskinan.

Potensi Konflik Sosial: Konflik horizontal antara masyarakat nelayan dan pihak pengembang tidak dapat dihindari jika tidak ada solusi konkret.

  1. Aspek Sosial dan Budaya
Baca Juga :  Proses Kasus Money Politik Caleg Dapil 3 Jakarta tidak boleh ada Keberpihakan

Kehilangan Identitas Lokal: Laut bagi masyarakat pesisir bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari budaya dan identitas mereka.

Pengikisan Tradisi: Tradisi seperti perayaan laut dan kegiatan melaut yang diwariskan turun-temurun mulai hilang akibat penguasaan laut oleh pihak tertentu.

Marginalisasi Masyarakat Lokal: Pembangunan masif yang tidak melibatkan masyarakat lokal justru membuat mereka tersingkir dari wilayah mereka sendiri.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI :

Penerbitan HGB di atas laut mengungkap modus manipulasi administratif yang melibatkan calo tanah, lawyer, notaris, ahli pemetaan, dan oknum pejabat. Praktik ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga menghancurkan lingkungan, budaya masyarakat pesisir, dan mata pencaharian nelayan. Untuk mengatasi masalah ini, langkah berikut harus dilakukan:

  1. Penegakan Hukum Tegas: Mengusut tuntas pihak yang terlibat, dari calo hingga pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
  2. Audit Sertifikat: Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh HGB yang diterbitkan di kawasan laut.
  3. Pemulihan Lingkungan: Rehabilitasi ekosistem laut yang rusak.
  4. Perlindungan Masyarakat: Memberikan solusi ekonomi dan perlindungan hak masyarakat nelayan.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pengelolaan ruang laut dan pesisir harus mengutamakan kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan, bukan untuk segelintir pihak yang berusaha memperkaya diri dengan cara melawan hukum. (Jack)

Berita Terkait

Geger! Dua Operator Desa di Tangerang Tersangka Korupsi Dana Desa Miliaran Rupiah!
Mahasiswa BEM Banten dan Tangerang Tolak Temui Utusan Bupati Tangerang dalam Aksi Protes PSN PIK 2
Abdul Qodir, Anggota DPRD Tangerang, Maju Calon Ketua Karang Taruna, Timbulkan Isu Etika dan Konflik Kepentingan
Kuasa hukum AH dan M, tersangka kasus dugaan korupsi retribusi pelelangan ikan Angkat Bicara
Ratusan Warga Pantura Geruduk Kantor Pemda Kabupaten Tangerang, Pertanyakan Rekomendasi PKKPR
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Sekda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, Terkait Penerbitan Izin PKKPR
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan PKKPR di Kabupaten Tangerang
Kejaksaan Tinggi Banten Naikkan Status ke Penyidikan Terkait Dugaan Korupsi Pekerjaan Jasa Layanan Pengangkutan dan Pengolahan Sampah di DLHK Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 21:40 WIB

Geger! Dua Operator Desa di Tangerang Tersangka Korupsi Dana Desa Miliaran Rupiah!

Senin, 10 Februari 2025 - 20:56 WIB

Mahasiswa BEM Banten dan Tangerang Tolak Temui Utusan Bupati Tangerang dalam Aksi Protes PSN PIK 2

Minggu, 9 Februari 2025 - 13:35 WIB

Abdul Qodir, Anggota DPRD Tangerang, Maju Calon Ketua Karang Taruna, Timbulkan Isu Etika dan Konflik Kepentingan

Kamis, 6 Februari 2025 - 16:56 WIB

Kuasa hukum AH dan M, tersangka kasus dugaan korupsi retribusi pelelangan ikan Angkat Bicara

Rabu, 5 Februari 2025 - 17:12 WIB

Ratusan Warga Pantura Geruduk Kantor Pemda Kabupaten Tangerang, Pertanyakan Rekomendasi PKKPR

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Polisi Tangkap 2 Pelaku Curanmor di Tangerang Saat Hendak COD*l

Sabtu, 15 Feb 2025 - 14:17 WIB